Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Provinsi Papua

SPESIFIKASI BUKU

Harga                    : Rp 125.000

Ukuran                  : 18 cm x 25 cm 

Jumlah Halaman : 259 hal

Ketebalan Buku  : 1  cm

ISBN                       : 978-634-239-362-8

Deskripsi Buku   : Informasi yang tersaji di dalam buku ini diharapkan dapat membantu semua pihak terutama pemerintah daerah sebagai rujukan pengambilan keputusan dan kebijakan pembanguan daerah perbatasan RI - PNG. Secara umum buku ini menginventarisasi potensi kawasan perbatasan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainya sebagai rekomendasi ilmiah untuk memberi bobot dan warna perencanaan pengembangan kawasan perbatasan dalam RDTR dan RPJMD Provinsi Papua. Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang memiliki arti penting tidak hanya dalam perspektif geografis dan politik, tetapi juga dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai beranda terdepan suatu negara, kawasan perbatasan menjadi cerminan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam banyak kasus, kawasan perbatasan seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, serta kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Provinsi Papua sebagai salah satu wilayah yang memiliki garis perbatasan dengan negara lain memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya masyarakat adat, serta posisi geografis yang strategis memberikan peluang besar bagi pengembangan wilayah perbatasan. Namun di sisi lain, berbagai tantangan pembangunan masih perlu diatasi agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui buku ini, penulis berupaya mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan potensi kawasan perbatasan di Provinsi Papua. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya menyoroti kondisi dan potensi yang dimiliki kawasan perbatasan, tetapi juga berbagai strategi pengembangan yang dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah negara.

REFERENSI :

Anselin, L., & Bera, A. K. (1998). Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics. In A. Ullah & D. E. A. Giles (Eds.), Handbook of applied economic statistics (pp. 237–289).

Arniati. (2022). Ekonomi regional. Widina Bhakti Persada.

Azis, I. J. (1994). Ilmu ekonomi regional dan beberapa aplikasinya di Indonesia. LPFE UI.

Badan Pusat Statistik. (2023). Kecamatan Muara Tami dalam angka 2023. BPS Kota Jayapura.

Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Web dalam angka 2024. BPS Kabupaten Keerom.

Badan Pusat Statistik. (2025a). Kecamatan Arso Timur dalam angka 2025. BPS Kabupaten Keerom.

Badan Pusat Statistik. (2025b). Kecamatan Supiori Barat dalam angka 2025. BPS Kabupaten Supiori.

Badan Pusat Statistik. (2025c). Kecamatan Waris dalam angka 2025. BPS Kabupaten Keerom.

Badan Pusat Statistik. (2025d). Kecamatan Yaffi dalam angka 2025. BPS Kabupaten Keerom.

Badan Pusat Statistik. (2025e). Perempuan dan laki-laki di Indonesia 2024.

Badan Pusat Statistik. (2025f). Produk domestik regional bruto Provinsi Papua tahun 2020–2024. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2025g). Profil statistik kesehatan 2025.

Badan Pusat Statistik. (2025h). Statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja 2024.

Badan Pusat Statistik. (2025i). Statistik pendidikan 2025.

Badan Pusat Statistik. (2025j). Statistik potensi desa Indonesia 2025 (Potensi Desa 2025).

Bappenas. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Republik Indonesia tahun 2020–2024.

Bendavid-Val, A. (1991). Regional and local economic analysis for practitioners (4th ed.). Praeger Publishers.

Blakely, E. J. (1994). Planning local economic development: Theory and practice (2nd ed.). Sage Publications.

Boediono. (1992). Teori pertumbuhan ekonomi. BPFE.

Capello, R. (2015). Regional economics. Routledge.

Caroline. (2020). Aplikasi ekonometrika spasial dengan software Stata: Kajian spillover tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah. Scopindo Media Pustaka.

Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. Procedia Economics and Finance, 8, 262–267.

Gujarati, D. (1999). Essentials of econometrics (2nd ed.). Irwin McGraw-Hill.

Hasddin, A. A. M., Ngii, E., & Putera, A. (2022). Metode analisis perencanaan dan pembangunan (Paradigma kajian, data kuantitatif-kualitatif, analisis kependudukan dan sosial, & analisis ekonomi wilayah). Media Sains Indonesia.

Higgins, B., & Savoie, D. J. (Eds.). (2017). Regional economic development: Essays in honour of François Perroux. Routledge.

Istichanah. (2022). Analisis PESTEL dan SWOT sebagai dasar perumusan strategi pada PT Asrinda Arthasangga Reinsurance Brokers. Arbitrase: Journal of Economics and Accounting, 3(2), 383–393.

Karst, K. L. (1969). [Review of Regional development policy: A case study of Venezuela, by J. Friedmann]. The Hispanic American Historical Review, 49(2), 368–369.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang kemitraan dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Kennedy, P. S. J. (2021). Pengelolaan wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia. Global Aksara Pres.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang pengesahan persetujuan dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang pengaturan-pengaturan perbatasan.

Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi perencanaan, strategi dan peluang. PT Gelora Aksara Pratama.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua tahun 2023–2042.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2024 tentang badan pengelola perbatasan dan kerja sama Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020–2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua.

Ridwan. (2016). Pembangunan ekonomi regional. Pustaka Puitika.

Ridwan, & Saprudin. (2024). Pembangunan ekonomi regional (Edisi revisi). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi-Provinsi di Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

United Nations Development Programme. (2020). Human development report 2020. UNDP.